Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd. 8. Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 4. 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN. 4. penyusunan anggaran; d. c. Salah satunya terkait pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang kini lebih mengedepankan efisiensi maupun efektivitas dan produktivitas pelayanan masyarakat, alih-alih mencari keuntungan. Bacalah versi online 3. Tugas PPTK dan PPK ini selalu menjadi perdebatan setiap kali diskusi atau even diklat pengadaan barang/jasa di daerah. 16. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD SKPD PENGGUNA ANGGARAN (PA) PENGGUNA ANGGARAN (PA) PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PP 12/2019 PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program. SSP disertai faktur pajak PPN dan PPh 48 d. . Manfaat 1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Dalam sistem akuntansi persediaan, Pengguna Barang/Kuasa Menetapkan pejabat lainnya dalam satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. SPM-GU, dokumen SPP-GU, dan Pengesahan SPJ diajukan ke Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya, sebagai dasar penerbitan SP2D. pdf) or read online for free. administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-Undangan; 4. 1) Pihak-Pihak Terkait. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan adalah sebagai berikut: Kompetensi jabatan. 22. (1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannyakepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 1. melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 3. SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan) serta diharuskannya proses akuntansi berupa jurnal dan buku besar dalam menghasilkan laporan keuangan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dengan demikian tugas para pengelola keuangan jauhPejabat penatausahaan barang pada pengelola barang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pos tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan yang ditulis oleh Yusran Lapananda. k. melakukan verifikasi SPP; menyiapkan SPM; melakukan verifikasi harian atas penerimaan; melaksanakan akuntansi SKPD; dan menyiapkan laporan keuangan. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi: mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD; Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK (Pasal 14 ayat (3)) Dengan demikian PPK dan PPK-SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda meskipun istilah yang dipakai sehari hari sama yaitu PPK. 1. Pengadministrasi Keuangan 1 PPK-SKPD Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 2 PEMBANTU PPK-SKPD - Penyiap spp dan SPM - Petugas Verifikasi SPJ Petugas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 3 PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN Kasir Pengeluaran Pembuat Dokumen - Pencatat Pembukuan Penyiap Gaji Sumarsanti. Dokumen ini dapat diunduh dalam format pdf. Melaksanakan konsolidasi atas laporan keuangan dari SKPD; c. I. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD). A. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Nomor 4438); 10. Mengenai penatausahaan keuangan daerah diatur dalam Pasal 86 – Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 201 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN, 2016 secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan -undangan, diperlukan adanya. 33. Posedur Pencairan Dana Uang Persediaan dan Ganti Uang melibatkan bagian Bendahara Umum Daerah, Pejabat Penatausahan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bank sebagai bagian penting dalam pencairan dana tersebut. 9. Kesalahan dalam memahami definisi, tugas, dan wewenang ketiga jabatan tersebut dapat berakibat gagal paham dan kesalahan di lapangan. Laporan Keuangan BUMD adalah laporan keuangan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Tangerang. 3. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi tanggung jawab para Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Dalam hal ini PA menjadi penandatangan kontrak. 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-BLUD) adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), dan Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Penerimaan Pembantu, jika diperlukan. Bendahara pengeluaran ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usul dari pejabat pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja perangkat daerah. PENGADAAN BARANG DAN JASA. Web2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD; 3) Piutang daerah dan/atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan pertundang-undangan;Webc. PPK-SKPD. Bagian Kedelapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD Pasal 15. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. SKPD adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal. Tim. pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh BendaharaPengeluaran. 11 Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah 13 1. 05/2018 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BAGI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, . 9 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 10 1. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 18. 1. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Prosedur Akuntansi Pendapatan 18 G. see full pdf download pdf. 2. 3 Tahun 2006. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD ELIA WARAN. 10 Bendahara & Sistem Perbendaharaan Negara 11 1. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD A. Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pasal 3 (1) PA dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan kewenangannya kepada kepala unit kerja selaku KPA. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. 2. Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pembantu wajib: meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan. karena sekarang telah dibatasi aturan minimal sarjana S1. Bab 1 Modul adalah Pendahuluan yang berisi tentang Pengertian, Hak dan Kewajiban, Gambaran Umum dan Dasar Hukum. 2. 3. lebih dititikberatkan pada SKPD, maka pada masing-masing SKPD harus ditunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM, yaitu Kepala SKPD dan mengesahkan SPJ, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan. 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu Program. meneliti kelengkapan SPP – LS. 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013. c. Kesalahan tidak berulang. Dalam mengelola keuangan SKPD, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran atau kekurangan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing SKPD. 05/2013. Rendra Topan Keuangan Leave a comment. Tata usaha umum menyangkut kegiatan surat-menyurat, mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat-Web(3) SKPD/UKPDselaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada BPAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang. PERMASALAHAN Kedudukan Pengguna Anggaran (), Kuasa Pengguna Anggaran (), Pejabat Pembuat Komitmen (), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pengadaan barang/jasa di daerah ternyata masih menjadi persoalan besar dan pelik di kalangan aparatur daerah. 10. Begitu juga dengan keterlambatan pelaporan SPJ masing-masing SKPD yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD selaku BUD. Mengontrol pagu anggaran b. PERMASALAHAN Kedudukan Pengguna Anggaran (), Kuasa Pengguna Anggaran (), Pejabat Pembuat Komitmen (), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pengadaan barang/jasa di daerah ternyata masih menjadi persoalan besar dan pelik di kalangan aparatur daerah. Tunjangan Jabatan Rp 10. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD A. Daftar Isi. Surat Deputi LKPP tersebut mengandung 3 (tiga) hal yang menyebabkan cacat hukum, yaitu : 1. menyiapkan SPM; dan d. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Bimtek Penyusunan Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal serta Laporan Kinerja dan Keuangan BLUD Bimtek Penyusunan RBA BLU/BLUD Serta Strategi Penyusunan. Bendahara Penerimaan Pembantu g. 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SORONG NOMOR : 1C TAHUN 2021. 7 %âãÏÓ 128 0 obj /Width 611 /Height 918 /BitsPerComponent 8 /Type /XObject /ColorSpace /DeviceRGB /Subtype /Image /Filter [/FlateDecode /DCTDecode. Pak, saya mau tanya apakah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) bisa. Kepala SKPD yang membidangi kegiatan BLUD sebagai anggota; 4. Tugas PjPHP dan PPHP. pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD; dan/atau. TATA CARA PEMBAYARAN DALAM. 500. 3) Penatausahaan Pengeluaran Penatausahaan pengeluaran daerah pada tingkat SKPD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD dan Kuasa BUD. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Berdasarkan SPD (Surat Penyedian Dana) yang. “Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD”. Transcript Uraian Tugas Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD - Mene Meneli liti ti kelen elengk gkap apan an SP SPPP-LS LS yang yang disi disiap apka kan n ole oleh hP PPT PTK; K; – Mene Meneli liti ti kele keleng ngka kapa pan n SPP-U SPP-UP, P, SPP-GU SPP-GU,, SP SPPP-TU TU dan SPPSPP-LS LS yang yang diaju diajuka. PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. reformasi keuangan. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan merinci mengenai istilah/kata pejabat penatausahaan keuangan SKPD, disarankan untuk merujuk pada sumber-sumber terpercaya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), serta Google Scholar untuk literatur akademis yang memiliki kredibilitas tinggi. si nip. J, pejabat, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, penatausahaan, SKPD Hot Topic - For You Ada sekitar 900an teka-teki di sini gess, kalian yg mau bantu tambahin, silahkan klik ya, ini link spreadsheet google. a. Telah dilaksanakan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Penanggung Jawab Program, Koordinator Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 9 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 10 1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Berikut uraian tentang tugas-tugas para pejabat pengelola. F. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD} yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 2. 18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), dan Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Penerimaan Pembantu, jika diperlukan. 2. Dalam hal pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya tata cara penatausahaan dan penyusunan LPJ bendahara agar. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata. (4). Bab 2 menjelaskan tentang Asas dan Tujuan sedangkan Bab 3 memuat Persyaratan dan Penetapan. Dalam penetapan PPTK terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebelumnya sudah pernah kami bahas di 10+ Syarat Menjadi PPTK [Terbaru] Penetapan PPTK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, bcban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) d. Sebagai PPK-SKPD untuk kegiatan penatausahaan pengeluaran, Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2002. c. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangai Surat. C. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) Dalam rangka. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian artinya LKPD tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); SALINAN . Evaluasi dan Asistensi DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2019 guna Persiapan persetujuan RKA-SKPD Tahun 2020. C. Memposting jurnal ke dalam buku besar; c. Prosedur akuntansi pembukuan atas transaksi yang. Seluruh transaksi-transaksi yang ada di dalam lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan pada Bendahara Umum Daerah (BUD). 25. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang: melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; menyiapkan SPM; melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan; menyusun laporan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Pertimbangan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis. The document has moved here. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya dapat disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuaiTupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh. Pasal 12. 1. Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) poin 8), adalah : 1) PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD; 2) PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; Penetapan PPTK. Bagi para pengelola keuangan di daerah (APBD) hal ini menjadi suatu kebingungan tersendiri. 7. Kepala satuan kerja perangkat daerah merupakan pengguna anggaran. Di. 12 Soal Diskusi 13 TOPIK 2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 15 2. Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Permintaan Pembayaran yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diverifikasi sebelum permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) dan Pembayaran Langsung (LS), harus. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-Gaji yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran c. Tugas dan wewenang Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD berdasarkan Permendagri 77/2020 dan contoh Format SK; Arsip. 24. jdih. Melakukan verifikasi atas SPJ d. Diharapkan SOP Keuangan yang telah disusun ini menjadi pedoman atau acuan kerja bagi pejabat dan pelaksana pada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta dapatKeuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara. menteri keuangan republik indonesia, menimbang a. Beban diakui pada saat terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi. 000. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penatausahaan keuangan SKPD. Peraturan daerah yang juga menjadi payung hukum penatausahaan keuangan daerah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 78 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sistem dan. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. PERTAMA : Menunjuk Pejabat sebagai pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD),Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),dan Pembantu Bendahara pengeluaran pada Dinas Perikanan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tugas dan kewenangan pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam PP Pengelolaan Keuangan Daerah. Apa saja kewenangan PA yang dapat dilimpahkan kepada KPA ? Mari kita lihat Pasal 8 Perpres 54/2010. mengajukan usul pejabat/pegawai yang akan diangkat menjadi Plt untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja; b. Tugas PPTK sesuai Perpres 12/2021 dan PMDN 77/2020 dan Contoh Format SK. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya dapat disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 2. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. ,MH. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, Pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, yaitu seseorang yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pengelolaan keuangan negara yang terdapat pada setiap Kementerian/Lembaga hingga level satker sebagai unit terkecil mulai dari perencanaan,. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 01.